Dinkes Cimahi Harapkan BPJS Kesehatan Tetap Menjadi Mitra,Berikan Pelayanan Pada Masyarakat

CIMAHI – SUARAPAKTA.COM || Tahun 2023 ini, BPJS Kesehatan mencanangkan Transformasi Mutu Layanan yang bertujuan memberikan pelayanan dengan kualitas lebih baik yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Cecep Heri Suhendar, usai mengikuti Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 secara online, Senin (2/10/2023).

Menurut Cecep, pelayanan dengan konsep cepat, mudah dan setara perlu dirasakan oleh semua peserta JKN. Dia menjelaskan, makna dari cepat adalah setiap pasien akan mendapat layanan cepat di setiap faskes tanpa menunggu antrean yang lama.

Sementara mudah adalah setiap pasien peserta JKN tidak lagi perlu membawa dokumen administrasi saat berobat karena semua sudah dilakukan secara digital.

”Kesetaraan artinya tidak ada lagi pembeda antara pasien peserta BPJS dengan pasien umum,” bebernya.

”Saya berharap sekarang tidak ada lagi faskes baik di Cimahi atau KBB yang membeda-bedakan pasien. Semua harus sama setara tanpa memandang bulu,” tambahnya.

Cecep pun meminta Dinas Kesehatan tetap mengarahkan dan membimbing semua faskes agar komitmen dalam memberikan mutu layanan. Terlebih sebagai badan layanan publik. Baik di BPJS atau juga di institusi pemerintah secara umum.

”Karena kita ada satu kerangka legal yakni undang-undang pelayanan publik. Sekali lagi saya katakan, Dinkes lah yang menjadi mitra kami dalam mencapai kepuasan publik, baik di Cimahi atau pun di KBB,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dr. Mulyati mengaku bersyukur, selama ini dapat bekerja sama baik dengan BPJS Kesehatan. terlebih 4 fasilitas kesehatan (Faskes) di Cimahi mendapat apresiasi.

” Alhamdulillah hari ini faskes di Cimahi ada 4 yang diapresiasi oleh BPJS Kesehatan. Tentunya apresiasi ini akan menjadi tantangan bagi kita di dinkes agar faskes yang lain dapat mendapatkan hal yang sama,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, tentunya Mulyati berharap semua Puskesmas yang ada di Cimahi bisa meningkatkan mutu layanannya seperti Puskesmas Melong Tengah.

”Kita harus tetap bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan mutu layanan di Kota Cimahi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Dustira Kolonel Ckm dr. Abdul Haris Drakel, Sp.OT. bersyukur atas penghargaan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada RS Dustira.

Namun demikian, dia mengaku, penghargaan tersebut bukanlah tujuan utama. Sebab, pada prinsipnya Dustira hanya mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik.

”Tentunya kita bakal terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan,” katanya.

Menurutnya, dengan bimbingan program yang ada, RS Dustira dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan mutu pelayanan. Sehingga, apa yang menjadi target kedepan bisa tercapai.

”Untuk meningkatkan mutu dan kualitas, tentunya pelayanan yang diberikan harus benar-benar baik, tidak hanya terhadap pasien anggota TNI atau ASN tetapi kepada masyarakat juga, pelayanan itu harus benar-benar baik,” pungkasnya.

Dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan. Menurutnya, transformasi tersebut menjadi salah satu langkah nyata BPJS Kesehatan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS).

”Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,” terang Ghufron.

Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.

“Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tambah Ghufron.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024. (Rustandi)