Koperasi Merah Putih, Ngatiyana: Bantu Masyarakat Bawah

CIMAHI, Suara Pakta.Com- Pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan program nasional Koperasi Merah Putih dengan meresmikan sebanyak 80.000 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Peresmian berlangsung secara daring pada Senin (21/7/2025) dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kota Cimahi menjadi salah satu daerah yang turut ambil bagian dalam momen penting ini. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, bersama jajaran Pemerintah Daerah, mengikuti rapat virtual tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap penguatan koperasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ngatiyana, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, dengan menyediakan kebutuhan pokok seperti logistik, obat-obatan, hingga elpiji dengan harga terjangkau.

"Tujuan koperasi ini adalah untuk membantu masyarakat, khususnya lapisan bawah, agar dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," ujar Ngatiyana pada awak media. 

Di Cimahi sendiri, hingga saat ini telah terbentuk 15 koperasi Merah Putih yang tersebar di setiap kelurahan. 

Pemkot Cimahi, lanjut Ngatiyana, menaruh harapan besar terhadap koperasi ini untuk menjadi alternatif nyata dalam menghadapi praktik rentenir atau pinjaman ilegal, yang kerap dikenal masyarakat dengan sebutan bang emok.

Dengan konsep harga bersaing sehat, koperasi ini diyakini bisa ikut mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.

Presiden Prabowo dalam arahannya juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. 

Ia meminta semua pihak untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi merugikan masyarakat.

Ngatiyana menuturkan, meski hingga kini belum ada dukungan permodalan langsung dari pemerintah pusat, koperasi-koperasi tersebut tetap beroperasi dengan mengandalkan modal dari para anggotanya.

"Kami berharap ke depan akan ada dukungan modal dari pemerintah pusat, terutama untuk pengadaan barang seperti elpiji dan kebutuhan dasar lainnya," ucap Ngatiyana.

Untuk memastikan jalannya program tetap sesuai harapan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan koperasi yang beroperasi di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. 

Di daerah, sambung Ngatiyana, pengawasan akan melibatkan kepala daerah serta unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

Di Cimahi, Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) ditunjuk sebagai sektor utama yang bertanggung jawab membina dan mendampingi koperasi sejak proses awal pembentukan.

Ngatiyana menyebut, Cimahi merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang paling cepat dalam merealisasikan program ini. 

Meski saat ini, operasional koperasi masih memanfaatkan ruang sementara di sekitar kantor kelurahan masing-masing.

Meski demikian, Ngatiyana optimistis koperasi-koperasi tersebut bisa berkembang menjadi kekuatan ekonomi berbasis rakyat yang nyata.

"Dan sekaligus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kota Cimahi," tutupnya. (Rustandi)