Apel Perdana Tahun 2026: Bupati KBB Tekankan Komitmen Pelayanan Publik

Apel perdana ini menjadi titik refleksi, konsolidasi, dan penegasan komitmen aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

"Apel perdana ini menjadi titik awal bagi kita untuk melakukan refleksi, memperkuat konsolidasi, dan meneguhkan komitmen sebagai aparatur pemerintah untuk memulai tahun 2026 dengan semangat baru," kata Jeje.

Menurutnya, tahun 2026 menghadirkan tuntutan yang lebih berat bagi seluruh aparatur. Tantangan pemerintahan semakin kompleks, harapan masyarakat terus meningkat, dan ruang toleransi terhadap pelayanan yang tidak optimal semakin menyempit. 

"Tahun 2026 menuntut kita untuk bekerja lebih disiplin, lebih profesional, dan lebih berintegritas," tuturnya.

Jeje menekankan bahwa disiplin waktu, disiplin kerja, dan disiplin etika bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak.

"Jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi. Setiap kewenangan yang melekat harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa," tambahnya.

Kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan. Baik atau buruknya kinerja pemerintah dinilai langsung oleh masyarakat dari kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan. 

"Pelayanan publik adalah wajah utama pemerintah. Seluruh ASN wajib menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," katanya.

Jeje juga meminta semua unit kerja untuk menjalankan pelayanan dengan prinsip cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

"Tidak boleh lagi ada pelayanan yang berbelit-belit, lamban, tidak pasti, apalagi yang bersifat diskriminatif," sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, menekankan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa ada ruang untuk pemborosan atau kegiatan yang tidak berdampak.

"Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, namun justru menuntut kita untuk bekerja lebih cerdas, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab," ujarnya.

Program dan kegiatan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan. Jeje juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk mengutamakan program yang langsung menyentuh pelayanan publik, menghapus kegiatan yang tidak relevan dan tidak berdampak.

"Kesalahan dalam pengelolan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepercayan publik terhadap pemerintah daerah," pungkasnya.

Dengan komitmen dan semangat baru, diharapkan aparatur pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat. (**)