SDN Baros Mandiri 7 Terancam Dipindah, Komite Sekolah: Mental Anak Lebih Penting dari Segalanya

Cimahi, Suara Pakta.Com– Rencana penutupan dan pemindahan lokasi SDN Baros Mandiri 7 di Kota Cimahi memicu gelombang penolakan. Orang tua siswa dan pihak sekolah kompak menyuarakan keberatan atas kebijakan tersebut.

Komite SDN Baros Mandiri 7, Wulan Widhatul Ummah, menilai kebijakan ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar. Ia menyebut langkah itu berpotensi merusak kondisi ekonomi warga sekitar dan kesehatan mental siswa.

Menurut Wulan, dampak psikologis terhadap anak akibat perpindahan sekolah jauh lebih berat dibandingkan persoalan ekonomi. Ia khawatir perubahan mendadak akan mengganggu stabilitas emosional peserta didik.

"Mencari nafkah untuk makan masih bisa diusahakan, namun jika mental anak sudah terganggu, pemulihannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan sangat sulit disembuhkan,” ujar Wulan, Sabtu 16 Mei 2026.

Wulan juga menyoroti pentingnya pendidikan berkarakter yang tertuang dalam kurikulum. Ia khawatir nilai-nilai itu akan terganggu jika lingkungan belajar siswa berubah secara drastis.

“Nilai-nilai seperti cinta kepada Tuhan, sesama manusia, dan tanah air yang dibangun melalui pendekatan penuh kasih sayang, dikhawatirkan akan luntur akibat perubahan lingkungan yang mendadak,” jelasnya.

Aspek ekonomi menjadi perhatian utama lainnya. Wulan menyebut pemerintah dinilai tidak turun langsung melihat kondisi riil warga di sekitar sekolah.

“Masih banyak warga sekitar BM 7 yang hidup pas-pasan dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemindahan sekolah akan menambah beban pengeluaran, baik untuk biaya transportasi maupun kebutuhan lain yang sebelumnya tidak ada,” tegasnya.

Komite sekolah mempertanyakan tidak adanya kajian mendalam dari Dinas Pendidikan terkait dampak ekonomi sebelum wacana penutupan muncul. Mereka menilai kebijakan diambil tanpa perhitungan matang.

"Wulan juga mengkhawatirkan faktor jarak dan keamanan. Lokasi baru di SDN Baros Mandiri 3 memang terlihat dekat jika diukur lurus, namun rute perjalanan sebenarnya memutar, lebih jauh, dan belum menjamin keselamatan siswa,"katanya.

Saat audiensi, pihak Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban pasti maupun solusi konkret atas keberatan yang disampaikan. Pertanyaan soal dampak ekonomi, keamanan, dan tata kelola birokrasi disebut masih akan dibahas dalam rapat internal.

"Wulan menegaskan, kebijakan seolah diputuskan terlebih dahulu baru kemudian dikaji dampaknya. Hingga kini, warga dan komite sekolah masih menunggu kepastian hasil diskusi tanpa ada tenggat waktu yang jelas dari dinas," tandasnya. (Rustandi)