Dari Prajurit ke Ketua Golkar Cimahi, Ngatiyana Bicara Loyalitas dan Pengabdian
Bagi Ngatiyana, posisi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi bukan sekadar jabatan organisasi. Amanah tersebut dinilainya sebagai tanggung jawab untuk memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar Cimahi sekaligus membangun komunikasi politik yang sehat dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, partai politik, dan masyarakat.
Latar belakang sebagai prajurit turut menjadi nilai yang dibawa Ngatiyana dalam menjalankan amanah barunya di Partai Golkar Cimahi. Disiplin, loyalitas, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta kepentingan bangsa dan negara disebutnya sebagai prinsip yang tetap dipegang.
“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Dalam menjalankan roda organisasi Golkar Cimahi, Ngatiyana mengatakan rekomendasi maupun keputusan partai merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang harus dihormati. Namun, ia menilai loyalitas politik dan loyalitas pemerintahan perlu ditempatkan secara proporsional, dengan tetap mengacu pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kepentingan masyarakat.
Bagi Kota Cimahi, hubungan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pembangunan.
Kerangka pemerintahan daerah sendiri mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, menurut Ngatiyana, komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Pusat tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan politik praktis.
Hubungan tersebut juga menyangkut kebutuhan pemerintahan untuk menyampaikan kepentingan warga Cimahi dalam kerangka kebijakan nasional.
“Cimahi adalah bagian dari Indonesia. Pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi tetap mampu menerjemahkannya sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Cimahi. Ada kebijakan nasional yang harus kita ikuti, tetapi implementasinya harus memiliki kearifan lokal," tutur Ngatiyana.
Ngatiyana menegaskan, sinergi pusat dan daerah bukan berarti menghilangkan otonomi daerah. Sebaliknya, koordinasi diperlukan agar kewenangan Pemerintah Kota Cimahi dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan tetap sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku.
Selain koordinasi pemerintahan, persoalan fiskal juga menjadi perhatian Ngatiyana dalam melihat pembangunan Kota Cimahi. Dokumen APBD 2026 tersedia melalui BPKAD Kota Cimahi, termasuk Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 58 Tahun 2025 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam materi yang disampaikan, pendapatan daerah setelah penyesuaian transfer diproyeksikan sekitar Rp1,507 triliun. Angka tersebut terdiri antara lain dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD sekitar Rp591 miliar dan transfer ke daerah sekitar Rp841,6 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola sumber pendapatan sekaligus membangun koordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi dan pusat.
“Kita harus realistis. Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun. Karena itu, kemampuan pemerintah kota dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, PAD juga harus terus kita tingkatkan secara sehat, tanpa membebani masyarakat," Imbuhnya.
Dengan pendekatan itu, pembangunan Kota Cimahi diharapkan tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal daerah. Program pemerintah provinsi maupun pusat, berbagai skema pembiayaan, serta peluang pembangunan juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah.
Di tengah amanah barunya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ngatiyana juga menegaskan adanya perbedaan ruang antara tugasnya sebagai pimpinan partai dan sebagai kepala daerah.
Menurutnya, ketika menjalankan tugas sebagai wali kota, ia merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat Cimahi, bukan hanya bagi kader atau simpatisan Partai Golkar.
“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini," paparnya.
Ngatiyana mengatakan, politik pemerintahan semestinya menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat. Karena itu, komunikasi antara Pemerintah Kota Cimahi dengan seluruh partai politik dinilai perlu dijaga secara sehat dan konstruktif.
Perbedaan pilihan politik, menurutnya, merupakan bagian dari demokrasi. Namun setelah proses politik berlangsung, seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Kota Cimahi tetap aman, kondusif, dan produktif.
“Saya ingin kita membangun Cimahi dengan semangat kebersamaan. Pemerintah membutuhkan DPRD, membutuhkan partai politik, membutuhkan dunia usaha, membutuhkan komunitas, membutuhkan tokoh masyarakat, dan tentu saja membutuhkan seluruh warga Cimahi," tegas dia.
Bersamaan dengan amanahnya di Partai Golkar Cimahi, Ngatiyana juga menyinggung komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat dalam Pilkada. Baginya, janji politik tidak berhenti pada masa kampanye, tetapi harus diterjemahkan dalam pekerjaan pemerintahan.
“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye. Janji politik harus menjadi komitmen moral untuk bekerja. Karena itu, selama saya diberikan amanah memimpin Kota Cimahi, orientasi saya tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat," kata Ngatiyana.
Ia menyebut keberhasilan pemerintahan Kota Cimahi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan ataupun besarnya anggaran. Ukuran lainnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, lingkungan, ketenteraman, serta berbagai kebutuhan warga menjadi bagian dari pekerjaan pemerintahan yang menurutnya harus dijalankan secara konsisten.
Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Cimahi, Ngatiyana mengajak seluruh kader dan jajaran pengurus menjadikan Musda sebagai awal konsolidasi organisasi. Ia meminta kader tidak hanya bergerak ketika momentum politik tiba, tetapi hadir secara langsung di tengah masyarakat.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar Cimahi untuk turun ke masyarakat. Dengarkan keluhan mereka, pahami kebutuhannya, dan hadir dengan solusi. Jangan hanya meminta masyarakat mengenal Golkar; justru Golkar harus membuat masyarakat merasakan manfaat kehadiran kader-kadernya," jelasnya
Menurut Ngatiyana, kekuatan Golkar Cimahi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi. Kualitas kader dan kedekatan dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi organisasi politik.
Karena itu, ia berharap Partai Golkar Kota Cimahi dapat menjadi organisasi yang terbuka, modern, dan mampu mengikuti perkembangan zaman, namun tetap memiliki kedekatan dengan akar sosial masyarakat.
“Kita harus bekerja dengan disiplin. Kita harus kompak. Kita harus menghormati perbedaan. Dan yang paling penting, kita harus membangun politik yang memberikan manfaat. Kalau masyarakat membutuhkan kita, kader Golkar harus hadir,” bebernya.
Ngatiyana juga menempatkan kondusivitas Kota Cimahi sebagai salah satu tanggung jawab bersama seluruh pemimpin politik dan pemerintahan. Ia mengajak berbagai elemen masyarakat mengedepankan persatuan di tengah perbedaan.
“Saya ingin Cimahi tetap menjadi rumah bersama. Rumah bagi seluruh agama, seluruh kelompok masyarakat, seluruh partai politik, seluruh generasi, dan seluruh warga. Perbedaan adalah kenyataan dalam demokrasi, tetapi persatuan adalah pilihan yang harus terus kita rawat," tegasnya.
Amanah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, menurut Ngatiyana, akan dijalankan berdampingan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Dua posisi tersebut memiliki ruang tugas yang berbeda, tetapi bertemu pada satu nilai yang sama, yakni pengabdian kepada masyarakat dan kepentingan bangsa.
“Saya adalah prajurit yang mendapat amanah baru. Prinsip saya tetap sama: loyal kepada negara, patuh kepada konstitusi dan aturan, bekerja dengan disiplin, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepada seluruh masyarakat Cimahi, saya ingin mengatakan: mari kita jaga kota ini bersama-sama. Kepada seluruh kader Golkar Cimahi, mari kita bekerja bersama. Dan kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita jadikan Cimahi sebagai rumah yang kita bangun bersama," tandas Ngatiyana.
Ngatiyana Pegang Kendali Golkar Cimahi, Mantan Prajurit Bicara Soal Loyalitas dan Tugas Baru
CIMAHI,Suara Pakta.Com— Peta kepemimpinan Partai Golkar di Kota Cimahi berubah setelah Ngatiyana resmi dipercaya memegang kendali organisasi berlambang pohon beringin tersebut. Dalam Musyawarah Daerah Partai Golkar Kota Cimahi, Senin 21 September 2026, Ngatiyana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi.
Keputusan tersebut sekaligus menempatkan Ngatiyana pada dua ruang tanggung jawab yang berbeda. Di satu sisi, ia menjalankan tugas sebagai Wali Kota Cimahi. Di sisi lain, kini ia dipercaya menggerakkan roda organisasi Partai Golkar di tingkat kota.
Ngatiyana menegaskan, dua posisi tersebut memiliki batas tugas masing-masing. Ketika berada dalam kapasitas sebagai kepala daerah, kepentingan yang harus ditempatkan di depan adalah seluruh masyarakat Cimahi, tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.
“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini,” ujar Ngatiyana.
Pengalaman sebagai prajurit TNI menjadi prinsip yang menurutnya tetap melekat dalam menjalankan amanah baru tersebut. Disiplin, loyalitas, kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab disebut menjadi bekal dalam menghadapi dinamika organisasi politik.
“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Sebagai ketua partai, Ngatiyana menyatakan akan menghormati seluruh mekanisme organisasi. Setiap keputusan dan rekomendasi partai, menurutnya, harus ditempatkan sesuai aturan yang berlaku, sementara dalam pemerintahan dirinya tetap menjalankan tugas berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Sorotan lain yang disampaikan Ngatiyana adalah pentingnya membangun komunikasi antara Kota Cimahi dengan pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat. Menurutnya, kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari hubungan dan koordinasi antarlembaga pemerintahan.
“Cimahi adalah bagian dari Indonesia. Pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi tetap mampu menerjemahkannya sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Cimahi. Ada kebijakan nasional yang harus kita ikuti, tetapi implementasinya harus memiliki kearifan lokal,” tuturnya.
Ngatiyana juga menyinggung kondisi fiskal Kota Cimahi. Berdasarkan dokumen APBD 2026 yang tersedia melalui BPKAD Kota Cimahi, pendapatan daerah setelah penyesuaian transfer diproyeksikan sekitar Rp1,507 triliun. Angka tersebut antara lain terdiri atas PAD sekitar Rp591 miliar dan transfer ke daerah sekitar Rp841,6 miliar.
“Kita harus realistis. Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun. Karena itu, kemampuan pemerintah kota dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, PAD juga harus terus kita tingkatkan secara sehat, tanpa membebani masyarakat,” imbuhnya.
Bagi Ngatiyana, kekuatan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Pelayanan publik dan kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan warga menjadi bagian penting yang harus terus dijaga.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, lingkungan serta ketenteraman menjadi sejumlah sektor yang menurutnya harus mendapatkan perhatian secara berkelanjutan. Ia menegaskan pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan berhenti pada angka maupun program di atas kertas.
Sementara di internal Partai Golkar, Ngatiyana meminta konsolidasi tidak hanya dilakukan di tingkat struktur organisasi. Para kader diminta memperkuat hubungan dengan masyarakat dan memahami persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar Cimahi untuk turun ke masyarakat. Dengarkan keluhan mereka, pahami kebutuhannya, dan hadir dengan solusi. Jangan hanya meminta masyarakat mengenal Golkar; justru Golkar harus membuat masyarakat merasakan manfaat kehadiran kader-kadernya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya menjadi penghalang dalam membangun komunikasi. Setelah kontestasi politik selesai, kepentingan masyarakat tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan bersama.
“Saya ingin kita membangun Cimahi dengan semangat kebersamaan. Pemerintah membutuhkan DPRD, membutuhkan partai politik, membutuhkan dunia usaha, membutuhkan komunitas, membutuhkan tokoh masyarakat, dan tentu saja membutuhkan seluruh warga Cimahi,” tegasnya.
Ngatiyana pun membawa pesan khusus kepada jajaran Partai Golkar Cimahi. Ia ingin organisasi tersebut tidak hanya terlihat ketika memasuki tahun politik, tetapi mampu menunjukkan keberadaan kader melalui kegiatan dan pengabdian di tengah masyarakat.
“Kita harus bekerja dengan disiplin. Kita harus kompak. Kita harus menghormati perbedaan. Dan yang paling penting, kita harus membangun politik yang memberikan manfaat. Kalau masyarakat membutuhkan kita, kader Golkar harus hadir,” bebernya.
Menurutnya, amanah sebagai ketua partai bukan sekadar persoalan struktur dan jabatan. Ada tanggung jawab untuk membangun organisasi, memperkuat kaderisasi serta menjaga hubungan dengan masyarakat.
Di sisi lain, Ngatiyana kembali menegaskan komitmennya terhadap masyarakat Cimahi sebagai kepala daerah. Janji yang pernah disampaikan dalam momentum Pilkada, menurutnya, harus diterjemahkan melalui pekerjaan nyata selama dirinya menjalankan amanah pemerintahan.
“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye. Janji politik harus menjadi komitmen moral untuk bekerja. Karena itu, selama saya diberikan amanah memimpin Kota Cimahi, orientasi saya tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Kini, setelah dipercaya memimpin Partai Golkar Cimahi, Ngatiyana menghadapi tanggung jawab baru di tengah perjalanan pemerintahannya. Ia menegaskan prinsip yang dibawanya tidak berubah: bekerja dengan disiplin, mematuhi aturan dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian.
“Saya adalah prajurit yang mendapat amanah baru. Prinsip saya tetap sama: loyal kepada negara, patuh kepada konstitusi dan aturan, bekerja dengan disiplin, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tandas Ngatiyana.
Posting Komentar