Data Bansos Tak Sesuai? Ketua DPRD Cimahi : Jangan Diam dan Hindari Jalur Tidak Resmi

CIMAHI,SUARA PAKTA.COM – Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko mengingatkan masyarakat agar tidak tinggal diam apabila menemukan data sosial atau data bantuan sosial yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masyarakat diminta segera melakukan pembaruan melalui jalur resmi yang telah disediakan pemerintah.

Menurut Wahyu, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai program bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengecek sekaligus mengajukan pembaruan apabila terdapat perubahan kondisi sosial maupun ekonomi.

“Kalau data bantuan sosial belum sesuai, jangan diam. Tetapi juga jangan menempuh jalur yang tidak jelas. Gunakan kanal resmi yang telah disediakan pemerintah,” tegas Wahyu," Selasa (01/9/2026)

Ketua DPRD menjelaskan, terdapat sedikitnya tiga kanal resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan maupun pembaruan data sosial. Pertama melalui layanan Cek Bansos Kemensos, baik melalui situs cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi resmi yang tersedia.

"Kedua, masyarakat dapat melakukan pengajuan melalui SIKS-NG dengan mendatangi operator yang tersedia di tingkat desa atau kelurahan. Sementara kanal ketiga adalah melalui DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional melalui laman dtsen-form.bps.go.id," beber Wahyu.

Wahyu menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa pengajuan pembaruan data tidak serta-merta menjamin seseorang akan langsung menerima bantuan sosial. Data yang disampaikan akan terlebih dahulu melalui tahapan pemutakhiran, verifikasi, serta penghitungan ulang sesuai mekanisme dan metode yang berlaku.

“Pembaruan data bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan. Semua tetap melalui proses dan hasil akhirnya ditentukan berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku. Yang terpenting adalah memastikan informasi yang kita sampaikan benar dan sesuai kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Cimahi itu juga mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap oknum yang menawarkan jasa memasukkan nama penerima bantuan dengan meminta imbalan tertentu. Ia menekankan bahwa seluruh proses harus ditempuh melalui mekanisme resmi dan masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap janji-janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan semakin aktifnya masyarakat melakukan pengecekan dan pembaruan data melalui jalur yang benar, Wahyu berharap data sosial masyarakat Kota Cimahi dapat semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran. “Mari bersama-sama memastikan data masyarakat benar, agar program pemerintah benar-benar bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” pungkasnya. (Rustandi)