Kesenjangan Upah di Jabar Berpotensi Melebar, Wilayah Industri Utara Kian Dominan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut kawasan industri di wilayah utara dan tengah Jabar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat dalam mendorong peningkatan upah pekerja. Kondisi tersebut membuat daerah di wilayah selatan dan timur berpotensi semakin tertinggal dalam persaingan besaran upah minimum.
Menurut Dedi, setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, pemerintah akan melanjutkan proses pembahasan mengenai upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan perumusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk ketentuan upah minimum sektoral di masing-masing wilayah.
"Setelah ini kita akan membahas upah minimum sektoral provinsi. Kemudian, upah minimum kabupaten/kota beserta sektoralnya. Tentunya angka di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan mungkin Subang sekarang juga sudah naik," kata Dedi saat ditemui di Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (21/11/2026).
Ia memperkirakan daerah-daerah dengan basis industri kuat masih berpeluang mengalami peningkatan upah yang lebih tinggi. Sementara itu, daerah lain kemungkinan akan menghadapi tantangan untuk menyamai capaian tersebut.
"Mungkin mereka akan semakin naik lagi. Tidak terkejar. Kita tunggu saja hasil musyawarah yang dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota," ujarnya.
Di tengah pembahasan tersebut, Pemprov Jabar juga harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pengupahan. Terutama bagi industri padat karya yang saat ini menghadapi berbagai tekanan biaya operasional.
"Dedi menjelaskan, kebijakan pengupahan yang diambil pemerintah merupakan bentuk keseimbangan antara kepentingan pekerja untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha agar tetap mampu beroperasi," jelasnya.
Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran terhadap potensi pengurangan tenaga kerja apabila kenaikan upah tidak sebanding dengan kemampuan finansial perusahaan.
Sektor tekstil dan garmen menjadi salah satu perhatian utama karena industri tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dampak pelemahan industri di sektor ini dikhawatirkan akan dirasakan langsung oleh para pekerja, khususnya perempuan yang mendominasi tenaga kerja di lini produksi.
"Namun, kita mengambil jalan tengah dengan harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang. Terutama industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, agar kebijakan ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," tegas Dedi.
Pemerintah berharap keputusan pengupahan 2026 nantinya tidak hanya memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga tetap menjaga daya tahan industri dan mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). (Rustandi)





Posting Komentar