Pemkot Cimahi Amankan Aset Daerah, Sertifikat Peteran Masih Ditelusuri

CIMAHI, SuaraPakta.com – Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat perlindungan aset daerah melalui penertiban administrasi dan legalitas kepemilikan. Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P., menyampaikan bahwa sejumlah sertifikat aset milik Pemkot Cimahi yang sebelumnya belum memiliki dokumen resmi kini telah selesai diproses dan diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kota Cimahi.

Ngatiyana mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh aset pemerintah daerah memiliki kepastian hukum. Dengan legalitas yang jelas, aset milik Pemkot Cimahi diharapkan tidak menimbulkan persoalan atau sengketa di kemudian hari.

"Alhamdulillah, hari ini sertifikat aset Kota Cimahi diserahkan secara bersama-sama. Ini merupakan bagian dari upaya kita mewujudkan tertib administrasi aset daerah agar seluruh aset milik pemerintah memiliki kekuatan hukum," ungkap Ngatiyana usai upacara Hari  Pahlawan Nasional, Selasa (10/11/2026)

Tak hanya berbicara mengenai aset daerah, dalam kesempatan tersebut Pemkot Cimahi juga memberikan apresiasi kepada dua orang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mendapatkan hadiah perjalanan umrah ke Tanah Suci. 

"Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Cimahi,"kata Ngatiyana.

Sementara itu, perhatian juga tertuju pada persoalan sertifikatPeternan yang hingga kini belum menemui penyelesaian. Ngatiyana mengungkapkan bahwa Pemkot Cimahi bersama BPN masih melakukan penelusuran untuk memastikan status sertifikat tersebut, termasuk memeriksa kembali dokumen-dokumen lama dan proses administrasi yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut Ngatiyana, persoalan sertifikat Peteran masih dalam pembahasan bersama pihak BPN. Pemkot Cimahi berupaya membantu menelusuri berbagai dokumen dan riwayat administrasi agar duduk persoalannya menjadi jelas. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat menemukan titik terang sehingga kepastian hukum bisa diperoleh.

"Pemkot Cimahi terus membantu dan mengupayakan agar sertifikat PayTren bisa segera terselesaikan. Mudah-mudahan nantinya sertifikat tersebut dapat dimiliki oleh para pihak yang berhak, karena pemerintah hadir untuk membantu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,"tegas Ngatiyana.

Ngatiyana berharap penyerahan sertifikat aset daerah ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. 

"Di sisi lain, penyelesaian persoalan sertifikat Peteran juga diharapkan memberikan kejelasan status administrasi dan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan," harap Ngatiyana.

Melalui langkah penertiban aset dan pelayanan kepada masyarakat tersebut, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik. (Rustandi)