Wali Kota Cimahi Pimpin Apel Perdana dan Halal Bihalal Bersama ASN
Kota Cimahi, Suara Pakta.Com- Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, memimpin apel perdana sekaligus halal bihalal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi, Selasa (8/4). Acara yang digelar di lapangan apel Pemkot Cimahi itu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitya Yudisthira, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Dalam sambutannya, Ngatiyana menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Kota Cimahi, termasuk revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Ia juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD, yang menurutnya harus diterapkan dengan baik melalui mekanisme pergeseran parsial anggaran.
Ngatiyana menekankan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian utama Pemkot Cimahi, seperti penanganan banjir dan pengelolaan sampah. Menurutnya, permasalahan ini harus menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan seluruh jajaran perangkat daerah terus terjalin. Saya juga meminta kepada Pj Sekda dan Kepala BPKAD agar memaksimalkan pendataan serta pemanfaatan aset daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rencana penataan ulang Alun-Alun Cimahi yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan dan rekreasi masyarakat. Ngatiyana menegaskan bahwa praktik ilegal, seperti munculnya lapak bazar tanpa izin selama Ramadan, tidak boleh terulang.
“Fenomena seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Ini aset milik pemerintah, tetapi ada oknum tertentu yang justru melakukan pungutan liar. Praktik semacam ini harus diusut agar tidak merugikan pedagang dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Ngatiyana menekankan pentingnya disiplin ASN dalam menjalankan tugas. Ia meminta seluruh perangkat daerah, khususnya yang memberikan pelayanan publik, untuk memaksimalkan layanan mulai hari ini.
“BKPSDMD harus memantau kehadiran pegawai. Jika ada yang tidak masuk tanpa alasan jelas, saya minta diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.
Dengan keterbatasan anggaran daerah, Ngatiyana tetap optimistis bahwa berbagai persoalan krusial di Cimahi dapat diselesaikan secara bertahap dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik," tandasnya. (Rustandi)
Posting Komentar