Warga Cikole Bentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa, Polisi Kawal Penetapan LPHD

Polres Cimahi, Suara Pakta.Com– Di tengah maraknya isu kerusakan lingkungan dan pengelolaan hutan yang tak berpihak pada masyarakat adat, warga Desa Cikole mengambil langkah progresif. 

Pada Senin, 21 Juli 2025, digelar musyawarah desa untuk menetapkan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Cikole, yang kini resmi dibentuk untuk periode 2025 hingga 2030.

Kegiatan ini turut dipantau oleh jajaran kepolisian. Bhabinkamtibmas Desa Cikole, Bripka Nuril Ahmad, hadir langsung untuk memonitor jalannya musyawarah. Langkah ini, menurut Polsek Lembang, merupakan bentuk keterlibatan aktif kepolisian dalam menjaga ketertiban umum sekaligus merespons potensi gangguan keamanan sejak dini.

Monitoring ini merupakan peran serta Polri dalam memantau kegiatan desa serta memastikan terciptanya situasi Kamtibmas yang aman. Potensi gangguan sekecil apapun harus bisa diredam, bahkan dihilangkan demi Cikole yang aman dan lebih berkah,” ujar Kapolres AKBP Niko N Adi Putra melalui Kapolsek Lembang, Kompol Hadi Mulyana.

"Musyawarah desa ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci masyarakat, mulai dari Kepala Desa Cikole Drs. H. Tajudin, Ketua BPD Drs. H. Mahpoedin, pendamping desa dari Kemendes RI, hingga perwakilan Forum RW dan TP PKK Desa Cikole.

Penetapan LPHD ini bukan sekadar simbol. Tujuan dari pembentukan lembaga ini adalah untuk memenuhi prasyarat administratif yang akan digunakan oleh pihak desa dalam mengajukan permohonan pengelolaan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Langkah ini membuka ruang bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pengelolaan kawasan hutan yang menjadi bagian dari wilayah adat mereka.

“Perdes LPHD ini ditetapkan dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kepada Kementerian Kehutanan. Masyarakat nantinya akan membantu kepala desa untuk menjaga dan mengelola potensi-potensi hutan di wilayah pangkuan desa, tentu dengan prinsip menjaga, bukan merusak,” ungkap Kompol Hadi.

Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif. Kehadiran aparat kepolisian dan partisipasi aktif warga mencerminkan komitmen bersama menjaga lingkungan sekaligus menegaskan pentingnya kelembagaan desa dalam pengelolaan sumber daya alam. (Rustandi)