Wali Kota Cimahi Tekankan Komitmen Reformasi Birokrasi

Cimahi, Suara Pakat.Com- Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan komitmen pemerintah kota terhadap reformasi birokrasi saat melantik dua Pejabat Tinggi Pratama, 13 pejabat fungsional, dan satu Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Gedung A Pemerintah Kota Cimahi.

Dua jabatan strategis yang diisi dalam pelantikan tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Inspektur Kota Cimahi. Pengisi posisi ini dinilai krusial dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan sistem pengawasan internal pemerintahan.

Ngatiyana menyatakan bahwa seluruh proses pengisian jabatan telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan. Seleksi dilakukan melalui mekanisme open bidding yang dimulai sejak Desember 2025 dan baru dapat dituntaskan setelah seluruh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri diterbitkan.

"Tim seleksi melibatkan unsur akademisi dan lembaga profesional, di antaranya perwakilan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Universitas Pasundan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Badan Kepegawaian Negara. Keterlibatan pihak eksternal tersebut dimaksudkan untuk menjamin objektivitas dan integritas proses seleksi,"kata Ngatiyana.

Ngatiyana memberikan penekanan tegas kepada Disdukcapil agar meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 

"Ia meminta seluruh layanan diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan tanpa pungutan liar," tegas Ngatiyana.

Inspektorat Kota Cimahi diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. dengan kepemimpinan baru, Inspektorat dituntut memperkuat fungsi pengawasan internal serta mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

"Semua layanan Disdukcapil harus gratis dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, baik layanan administrasi kependudukan elektronik maupun layanan lainnya," tutup Ngatiyana.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Pemerintah Kota Cimahi dapat mempercepat reformasi birokrasi serta memastikan pelayanan publik yang semakin optimal dan berpihak kepada masyarakat. (Rustandi)