Polda Jabar Tanam 9.147 Hektar Jagung, Serap 75 Ribu Ton ke Pabrik Pakan

BANDUNG, Suara Pakta.Com-  Memasuki pertengahan 2026, Polda Jawa Barat terus menunjukkan komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional, hingga 9 April 2026, jajaran Polda Jabar berhasil melakukan penanaman jagung seluas 9.147,02 hektar dari potensi lahan 21.008 hektar di wilayah hukumnya.

Karo SDM Polda Jabar Kombes Pol Fadly Samad menegaskan program ini bukan seremonial, melainkan aksi nyata yang melibatkan seluruh jajaran hingga tingkat desa.

"Kami tidak bekerja sendiri. Ini gerakan massal. Penanaman sudah di atas 9 ribu hektar dan akan terus diperluas," ujar Fadly Samad, Kamis (9/4/2026).

Target perluasan area tanam terus digenjot untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah dinamika global, mengingat potensi lahan masih sangat besar.

"Hasil panen mulai terlihat. Serapan jagung ke gudang Bulog tercatat 3.700,13 ton dan akan bertambah seiring masa panen di sejumlah wilayah," ujarnya.

Sebagian besar hasil panen diserap industri pakan ternak dengan jumlah signifikan, mencapai 75.066 ton.

Fadly yang didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko menjelaskan kolaborasi dengan pabrik pakan penting menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

"Petani tidak perlu khawatir hasil panen tidak terserap. Harga kita jaga agar petani sejahtera sekaligus mendukung industri peternakan Jabar," jelasnya.

Polda Jabar menjalankan skema "Keroyok Bareng Rame-Rame" melalui program "1 Desa 1 Hektar" untuk memanfaatkan lahan kosong produktif bersama warga.

Pembiayaan program bersumber dari tiga pilar: Primkoppol, Kredit Usaha Rakyat, dan CSR mitra perusahaan agar petani tidak terbebani modal awal.

"Lahan garapan menggunakan skema pinjam manfaat dari Perhutani dan PTPN, sehingga lahan tidak produktif milik BUMN bisa ditanami jagung secara legal, ucap Fadly Samad.

Antusiasme petani mengakses permodalan tinggi. Dari 498 petani yang didaftarkan, 406 sudah menerima KUR sebagai bukti kepercayaan perbankan.

Selain itu, 82 petani terbantu KUR Primkoppol dan 9 petani lewat skema non-Himbara untuk mengakomodasi yang belum memenuhi syarat perbankan konvensional.

"Polda Jabar berharap program ini jadi model nasional percepatan ketahanan pangan berkelanjutan melalui sinergi kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat," tutup Fadly Samad. (**)