Disdik Cimahi Pastikan Guru Non-ASN Tetap Mengajar, Rekrutmen PNS 2026 Disiapkan
Ketentuan tersebut berlaku bagi guru non-ASN yang sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan hingga 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di sekolah negeri milik pemerintah daerah. Kebijakan ini menjadi kepastian bagi ribuan guru honorer yang khawatir kehilangan pekerjaan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan kepala sekolah negeri, terutama tingkat SMP, serta pengurus K3S dan MKKS untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut. Sosialisasi dilakukan agar kebijakan bisa langsung dijalankan di lapangan.
"Berkaitan SE tersebut saya sudah mengumpulkan para kepala sekolah negeri, terutama SMP dan pengurus K3S dan MKKS menyampaikan bahwa SE ini tetap harus kita laksanakan sebagai pelaksanaan," kata Nana saat ditemui di kantornya, Rabu 13 Mei 2026.
Menurut Nana, surat edaran itu sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada guru non-ASN melalui APBD. Dengan adanya payung hukum, anggaran insentif bisa disalurkan tanpa kendala administrasi.
Ia juga menilai pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah jangka panjang terkait status guru non-ASN di Indonesia. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah menata sistem kepegawaian guru secara nasional.
"Yang jelas beberapa berita dan beberapa informasi dari media sosial dari Kemendikdasmen menjelaskan bahwa ini ke depan guru itu akan didorong menjadi guru itu dari hanya jadi PNS," ujarnya.
Nana menyebut pemerintah pusat dikabarkan tengah menyiapkan sekitar 400 ribu formasi guru PNS pada 2026. Rencana besar ini diharapkan membuka peluang bagi guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN.
"Artinya dengan adanya kebijakan ini didorong bahwa guru-guru ke depan akan diharapkan menjadi PNS semua," kata dia. Menurut Nana, rencana tersebut menjadi kabar baik bagi guru non-ASN maupun pemerintah daerah.
Menanggapi isu pemberhentian guru honorer, Nana meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait mekanisme rekrutmen guru PNS. Ia menyebut proses pembahasan masih berjalan antara Kemendikdasmen dan Kemenpan RB.
"Nah oleh karena itu kita tunggu aja, mudah-mudahan ini masih dibahas juga antara Kemendikdasmen dengan Kemenpan RB seperti apa mekanisme rekrutmen," ucapnya. Ia memperkirakan proses rekrutmen kemungkinan mulai berjalan pada tahun depan.
Dinas Pendidikan Kota Cimahi berharap guru non-ASN dapat mulai mempersiapkan diri apabila formasi CPNS resmi dibuka pemerintah.
"Nana juga mendorong guru yang lolos menjadi PNS agar pembiayaan gaji bisa dialihkan ke Dana Alokasi Umum dari pusat, sehingga tidak lagi membebani APBD," pungkas Nana. (Rustandi)
Posting Komentar