DTSEN Ubah Pendataan, Cimahi Fokus Tuntaskan Miskin Ekstrem
DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional lahir dari Inpres 4 Tahun 2022. “Jadi kalau sekarang bicara data, wajib satu data. Tidak bisa lagi pakai data lama yang jalannya sendiri-sendiri,” kata Totong saat dihubungi via telepon, Selasa 2 Juni 2026.
Sistem DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 desil. Desil 1 paling bawah sampai desil 10 paling atas. Pembagian ini mencerminkan kondisi kesejahteraan warga secara nasional, termasuk Cimahi.
Yang jadi fokus saat ini adalah desil 1 dan 2. Keduanya dikategorikan miskin ekstrem. Artinya kelompok ini paling rentan dan butuh intervensi cepat dari pemerintah.
Berdasarkan pemetaan terbaru DTSEN 2025, desil 1 di Cimahi tercatat sekitar 23.000 kepala keluarga. Jika dihitung per jiwa, angkanya menembus 70.000 orang.
“Desil 1 dan 2 inilah yang disebut miskin ekstrem. 23.000 KK di desil 1, sekitar 70.000 jiwa. Ini fokus utama kami untuk diintervensi,” ungkap Totong.
Pemerintah Kota Cimahi tidak hanya berhenti di angka. Wali Kota Ngatiyana disebut turun langsung melihat akar persoalan. Pendekatan yang diminta: selesaikan kemiskinan dari hulu, bukan sekadar kasih bantuan.
“Bahkan Pak Wali juga turun, ‘Ayo kita menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu harusnya dari akar’,” ujar Totong.
Totong memetakan kemiskinan di Cimahi ke dalam dua dimensi. Pertama struktural, yang terkait akses kerja dan pendapatan. Kedua kultural, yang terkait pola pikir dan cara pandang warga terhadap kesejahteraan.
"Dimensi struktural dinilai lebih mudah ditangani. Caranya buka akses pekerjaan, pelatihan, dan peningkatan pendapatan. Sementara kultural lebih rumit karena menyangkut mental dan kebiasaan," imbuhnya.
Dari sisi kebijakan, strategi pengentasan kini bergeser. Kalau dulu fokusnya bansos dan rehabilitasi sosial untuk menekan pengeluaran, sekarang ditambah strategi naikkan pendapatan.
“Kalau tadinya mereka kerja serabutan, sekarang kita bersepakat sesuai arahan Wali Kota. Dinsos bersama Dispangtan cari cara agar mereka punya ketahanan pangan sendiri,” jelas Totong.
Konsep yang sedang dimatangkan adalah “Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata”. Harapannya, warga miskin punya sumber penghasilan tambahan yang stabil dari sektor pangan dan wisata.
Dengan model ini, warga tidak hanya bergantung pada bantuan. Mereka didorong punya usaha mikro, kebun, atau produk lokal yang bisa dijual ke wisatawan.
Namun tantangan lain muncul dari kemiskinan kultural. Totong mencontohkan variabel aset di DTSEN. Ada 39 variabel, salah satunya kepemilikan motor, kulkas, laptop, bahkan mobil.
“Tidak mungkin punya motor, kulkas, laptop, kalau tidak mampu. Tapi di lapangan ada yang mentalnya miskin, pas didata bilang ‘itu motor nitip’,” katanya.
Fenomena ini membuat sebagian warga yang datanya sudah naik kelas tetap ingin dapat bansos dan PKH. Padahal secara sistem mereka sudah tidak masuk kategori penerima.
“Itulah yang disebut miskin kultur. Kalau masih pengen dapat bansos padahal sudah mampu, inilah yang harus kita ubah,” tutur Totong.
Dinsos Cimahi menilai membangun kesadaran mandiri jadi kunci. Bansos sifatnya sementara, bukan untuk selamanya. Tujuan akhir tetap sama: memandirikan warga.
“Mandiri itu selamanya. Prosesnya bagaimana kita bisa memandirikan,” kata Totong menutup. (Rustandi)
Posting Komentar