Wali Kota Cimahi Sampaikan LKPJ APBD 2025, Raih WTP Ke-13 Berturut-turut
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban konstitusional.
“Ini cermin kualitas tata kelola pemerintahan, kedisiplinan keuangan, dan komitmen kita memastikan setiap rupiah anggaran digunakan efektif, efisien, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Untuk pendapatan daerah 2025, realisasi mencapai 98,31% dari target. Capaian ini menunjukkan kemampuan fiskal Cimahi terjaga dan upaya optimalisasi pendapatan berjalan baik.
"Namun Wali Kota mengingatkan dinamika ekonomi nasional menuntut inovasi berkelanjutan dalam menggali potensi pendapatan,"kata Ngatiyana.
Ngatiyana melanjutkan, dari sisi belanja, realisasi mencapai 94,33%. Sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana. Meski begitu, Wali Kota jujur mengakui masih ada program yang belum optimal karena faktor perencanaan, pengadaan, dan dinamika lapangan.
"Evaluasi kualitas perencanaan dan kecepatan eksekusi harus jadi perhatian serius seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Wali Kota menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa Rp74,3 miliar. Ia meminta Silpa tidak dilihat sebagai sisa anggaran semata, melainkan bahan refleksi.
“Kita harus bergeser dari pola pikir berorientasi serapan menjadi berorientasi manfaat dan hasil. Setiap program yang belum terserap perlu ditelusuri akar masalahnya,” jelasnya.
Kondisi neraca daerah per 31 Desember 2025 juga dipaparkan. Total aset Pemkot Cimahi Rp3,11 triliun, kewajiban Rp34,36 miliar, dan ekuitas Rp3,08 triliun. Fundamental keuangan daerah dinilai kuat dan terkendali. Tapi aset besar menuntut tanggung jawab lebih dalam penatausahaan, pengamanan, dan optimalisasi untuk pelayanan publik.
"Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan LKPJ APBD 2025 sebagai instrumen pembelajaran organisasi, setiap capaian harus dipertahankan, setiap kekurangan diperbaiki, dan setiap rekomendasi hasil pengawasan harus ditindaklanjuti tuntas,” pinta Wali Kota.
Alhamdulillah, hasil pemeriksaan BPK RI menempatkan Kota Cimahi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-13 kali berturut-turut. Wali Kota menegaskan WTP bukan garis finish.
“WTP adalah tanggung jawab lebih besar untuk menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat budaya kinerja,” katanya.
Ke depan, tantangan pengelolaan keuangan daerah akan semakin kompleks. Karena itu Wali Kota menekankan pentingnya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
"Agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Cimahi,” ujarnya. (Rustandi)
Posting Komentar