Ngatiyana Tegaskan APBD Cimahi Harus Tepat Sasaran: “Bukan yang Paling Besar, Tapi yang Paling Tepat

CIMAHI, Suara Pakta.Com— Wali Kota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar berorientasi pada besarnya angka anggaran. Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola Pemerintah Kota Cimahi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan Ngatiyana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang membahas dua agenda penting sekaligus, yakni penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta persetujuan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Sabtu (22/08/2026)

Atas nama Pemerintah Kota Cimahi, Ngatiyana menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Cimahi atas kerja sama, komitmen, serta pembahasan yang telah dilakukan. Ia menegaskan, dua agenda tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga kesinambungan pembangunan Kota Cimahi.

“Perubahan Anggaran 2026 harus menjawab kebutuhan nyata hari ini, sementara KUA-PPAS 2027 harus menyiapkan arah pembangunan Kota Cimahi ke depan,” tegas Ngatiyana.

Dalam RAPBD Perubahan 2026, struktur anggaran Kota Cimahi memuat pendapatan daerah sebesar Rp1,429 triliun, belanja daerah Rp1,503 triliun, serta pembiayaan netto sebesar Rp74,36 miliar. Sementara KUA-PPAS 2027 menetapkan plafon pendapatan sebesar Rp1,402 triliun, belanja Rp1,454 triliun, dan pembiayaan netto Rp52,70 miliar.

"Ngatiyana menegaskan, angka-angka tersebut bukan sekadar hasil perhitungan administratif. Struktur anggaran disusun melalui sinkronisasi antara RPJMD, prioritas pembangunan, kebijakan pendapatan, kebutuhan belanja, pembiayaan, serta kemampuan fiskal daerah. Pada perubahan APBD 2026, penyesuaian dilakukan menyusul perubahan kondisi fiskal dan sumber-sumber pendapatan, termasuk PAD, transfer pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, belanja daerah, serta pembiayaan yang disesuaikan dengan SILPA hasil audit BPK.

“Perubahan APBD bukan sekadar mengubah anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang kita kelola tetap relevan, terukur, dan memberikan manfaat,” ujarnya.

Untuk tahun 2027, Pemerintah Kota Cimahi mulai menyiapkan fondasi pembangunan yang lebih terarah melalui KUA-PPAS yang mengacu pada RPJMD Kota Cimahi periode 2025-2029.

"Sejumlah asumsi makro turut menjadi perhatian, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,81 hingga 6,51 persen, indeks gini 0,362 hingga 0,376, serta target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Ngatiyana.

Pemerintah Kota Cimahi juga membuka ruang pembiayaan kreatif, termasuk rencana pinjaman daerah sebesar Rp60 miliar yang diarahkan untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, jalan, hingga penanganan banjir. Namun, Ngatiyana menekankan seluruh keputusan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kelayakan, risiko, keberlanjutan fiskal, serta kemampuan pembayaran daerah.

"Ngatiyana kemudian menyampaikan prinsip yang menjadi pesan utama dalam penyusunan anggaran Kota Cimahi. “APBD yang baik bukan APBD yang paling besar, tetapi APBD yang paling tepat. Tepat dalam menetapkan prioritas, tepat dalam mengalokasikan anggaran, tepat dalam pelaksanaan, dan pada akhirnya tepat dalam memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Wali Kota mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Cimahi menjaga semangat kemitraan dalam setiap tahapan penganggaran.

"Menurutnya, Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 bukanlah akhir dari proses, melainkan titik awal untuk memastikan APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang responsif, terukur, dan akuntabel," imbuhnya.

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2027. Ngatiyana menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran harus dikembalikan pada tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.

“Kita tidak sedang menyusun anggaran untuk pemerintah. Kita sedang menyusun anggaran untuk masyarakat,” tegasnya.

Ngatiyana berharap sinergi dan kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif mampu menjaga kualitas perencanaan, kredibilitas penganggaran, serta ketepatan pelaksanaan pembangunan.

"Ia mengajak seluruh pihak memastikan APBD Kota Cimahi tidak hanya sehat secara administratif, tetapi juga kuat secara fiskal, matang dalam perencanaan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tandas  Ngatiyana. (Rustandi)