KSP Kawal Ketat MBG di Cimahi, Sanitasi SPPG Jadi Sorotan: Lima Unit Masih Berbenah
Komitmen tersebut mengemuka saat rombongan KSP melakukan pemantauan langsung ke SPPG di wilayah Cimahi Tengah hingga melihat proses penerimaan manfaat Program MBG di SMP Negeri 15 Kota Cimahi, Senin (7/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pengolahan di dapur, distribusi hingga makanan dikonsumsi siswa, berjalan aman dan sesuai standar.
Perwakilan KSP, Letjen (Purn) Arif Rahman, mengatakan kualitas makanan dalam Program MBG tidak boleh hanya diukur dari nilai gizi dan jumlah porsi. Aspek kebersihan, sanitasi serta keamanan pangan menjadi bagian penting yang harus dikawal secara serius agar program nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko bagi penerimanya.
“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan rantai penyediaan makanan berjalan dari pengolahan, distribusi hingga dikonsumsi dengan layak dan aman,” ujar Arif di sela pemantauan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Cimahi telah menunjukkan langkah preventif dengan rutin melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap SPPG. Namun, hasil pemantauan lapangan juga menghasilkan sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti. Beberapa fasilitas pendukung dinilai masih perlu ditingkatkan demi memenuhi standar operasional secara maksimal.
Catatan tersebut di antaranya kebutuhan pendingin ruangan atau AC yang memadai di area kerja serta penyediaan fasilitas air panas untuk menunjang proses pencucian peralatan dan bahan baku makanan. Arif menegaskan, hal-hal yang terlihat sederhana tersebut justru memiliki peran penting dalam menjaga standar kebersihan dan mencegah potensi kontaminasi pangan.
“Kami melihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Namun, catatan tersebut langsung direspons oleh Badan Gizi Nasional dan manajemen SPPG setempat untuk segera dilakukan pembenahan,” ungkapnya.
Di sisi lain, hasil pemantauan di sekolah menunjukkan respons positif dari para penerima manfaat. Menu makan siang berupa olahan daging ayam, acar sayuran dan buah anggur tampak disantap para siswa dengan lahap. Bahkan, berdasarkan komunikasi langsung dengan siswa, menu berbahan dasar ayam disebut menjadi salah satu menu favorit.
Pengawasan terhadap makanan pun dilakukan secara berlapis sebelum sampai ke tangan siswa. Penanggung jawab di lokasi diwajibkan memastikan kelayakan makanan sebelum didistribusikan, sementara guru turut melakukan pengecekan, termasuk mencicipi makanan untuk memastikan rasa dan kualitasnya tetap terjaga.
"Arif menyebut, sejauh ini SPPG yang berada dalam pengawasan belum mencatat adanya penolakan maupun pengembalian makanan akibat dinilai tidak layak konsumsi. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Pengawasan harus terus dilakukan karena keamanan pangan merupakan persoalan yang tidak bisa ditawar," tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ngatiyana memaparkan kondisi terkini SPPG di wilayahnya. Dari total 73 SPPG yang tercatat, sebanyak 58 unit telah beroperasi, enam unit belum beroperasi dan sembilan unit lainnya masih berstatus ditangguhkan sementara.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sementara lima SPPG lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan pembenahan fasilitas sebelum sertifikat dapat diterbitkan.
“Sejauh ini telah ada 57 SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, sedangkan lima unit lainnya sedang dalam tahap proses pengajuan sertifikasi,” kata Ngatiyana.
Lima SPPG tersebut masih menghadapi persoalan yang berbeda-beda. SPPG Cimahi 3 sebelumnya sempat ditangguhkan oleh Badan Gizi Nasional dan kini dinyatakan siap kembali beroperasi. Sementara SPPG Karangmekar 2 masih dalam proses relokasi tempat.
Kemudian, SPPG Karangmekar 5 masih harus menindaklanjuti hasil uji laboratorium terhadap sampel air yang belum memenuhi standar. Persoalan serupa juga menjadi perhatian serius karena kualitas air merupakan salah satu faktor utama dalam menjamin keamanan proses pengolahan makanan.
Adapun SPPG Padasuka 4 diketahui belum memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai. Sedangkan SPPG Citeureup 2 masih berstatus ditangguhkan dan dalam proses pemindahan lokasi.
Ngatiyana mengapresiasi kerja keras Dinas Kesehatan Kota Cimahi beserta seluruh pihak yang terus melakukan pembinaan dan percepatan pemenuhan standar higiene dan sanitasi. Namun ia menegaskan, keberadaan sertifikat tidak boleh dipandang sebagai akhir dari proses pengawasan.
“Capaian administrasi berupa sertifikat tidak boleh membuat kita terlena atau hanya menjadi formalitas belaka,” tegas Ngatiyana.
Ia menekankan, Program Makan Bergizi Gratis menyangkut kesehatan ribuan anak sehingga standar keamanan pangan harus dijaga setiap hari, bukan hanya saat proses sertifikasi dilakukan. Pemerintah daerah bersama BGN dan pengelola SPPG diminta terus melakukan evaluasi agar tidak ada celah yang berpotensi membahayakan penerima manfaat.
"Pengawasan langsung KSP di Cimahi menjadi sinyal bahwa pelaksanaan MBG kini tidak hanya mengejar kuantitas distribusi makanan. Lebih dari itu, kualitas dapur, kebersihan lingkungan, sanitasi air hingga keamanan makanan yang tersaji di meja siswa menjadi mata rantai penting yang tidak boleh terputus," ujar Wali Kota.
Dengan masih adanya lima SPPG yang dalam proses pembenahan, Pemerintah Kota Cimahi dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar.
"Sebab, satu persoalan sanitasi yang diabaikan berpotensi berdampak besar terhadap keamanan pangan bagi ribuan siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis," tandas Ngatiyana. (Rustandi)
Posting Komentar