Pemkot Bandung Perkuat Peran Masyarakat dalam Pencegahan HIV/AIDS
Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan, menilai sosialisasi skrining perlu dilakukan secara konsisten agar masyarakat semakin memahami pentingnya mengetahui status HIV sejak dini.
Menurut Farhan, data penyebaran HIV di Kota Bandung hingga kini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Oleh sebab itu, perluasan akses informasi dan dorongan untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela menjadi langkah penting dalam memperoleh data yang lebih akurat.
“Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining,” ujar Farhan.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama para camat dan lurah se-Kota Bandung yang membahas menu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima, Senin, 12 Oktober 2026.
"Farhan menegaskan, pemeriksaan HIV harus dilakukan atas dasar kesadaran dan kemauan individu, bukan melalui paksaan. Dengan sosialisasi yang berkesinambungan, masyarakat diharapkan lebih terbuka terhadap pemeriksaan sekaligus memahami langkah pencegahan yang dapat dilakukan," tegasnya.
Pemkot Bandung juga akan menggandeng berbagai lembaga kesehatan untuk memperluas jangkauan edukasi dan pelaksanaan skrining melalui pendekatan kewilayahan.
"Ia menjelaskan, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta dari ibu kepada anak. Risiko penularan dari ibu ke anak tersebut dapat ditekan melalui penanganan dan intervensi kesehatan yang tepat," tuturnya.
Selain menekan angka infeksi baru, penanggulangan HIV/AIDS juga diarahkan untuk mencegah kematian akibat AIDS serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.
Farhan mengingatkan bahwa jumlah kasus yang tercatat belum tentu mencerminkan keseluruhan penyebaran HIV di masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran warga agar bersedia menjalani skrining secara sukarela.
“Fenomena gunung es itu pasti ada. Pengukuran kita belum presisi. Makanya, kita lakukan sosialisasi supaya orang mau skrining secara sukarela,” katanya.
Ia turut menyoroti perlunya pembiayaan yang berkelanjutan dalam menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS. Berkurangnya dukungan donor internasional terhadap program HIV di berbagai negara, termasuk Indonesia, mendorong perlunya alternatif pendanaan, salah satunya melalui sumber filantropi.
Farhan menekankan, edukasi kepada masyarakat tidak cukup dilakukan dalam satu kesempatan. Sosialisasi harus terus diulang agar pesan pencegahan HIV dapat menjangkau lebih banyak warga dan membangun pemahaman secara berkelanjutan.
“Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, menyampaikan bahwa penanggulangan HIV/AIDS memerlukan keterlibatan berbagai sektor. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dinilai penting agar program yang dijalankan dapat berlangsung efektif dan berkesinambungan.
Asep menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui program Warga Peduli AIDS (WPA). Salah satu langkah yang didorong adalah memasukkan program tersebut ke dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang.
“Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Asep dalam laporannya.
Ia menambahkan, WPA yang telah terbentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki posisi strategis dalam menyebarluaskan informasi, meningkatkan pengetahuan warga, serta mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan masing-masing.
Untuk memperkuat peran tersebut, pemerintah mendorong kelurahan memanfaatkan menu kegiatan HIV/AIDS dalam Musrenbang. Melalui mekanisme ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan wilayah dan memperoleh dukungan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan tersebut dihadiri 230 peserta yang berasal dari unsur perangkat daerah, camat, lurah se-Kota Bandung, serta community organizer KPA dari seluruh kecamatan.
Sejumlah instansi turut terlibat dalam kegiatan ini, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta unsur terkait lainnya di tingkat kecamatan.
"Melalui penguatan koordinasi dan dukungan perencanaan anggaran, Pemkot Bandung berharap keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS semakin luas, sehingga upaya pencegahan, deteksi dini, dan penghapusan diskriminasi dapat berjalan secara berkelanjutan," tutupnya.(**)
Posting Komentar