Pemkot Cimahi Genjot PAD 2027, Digitalisasi Pajak hingga Layanan Jemput Bola Disiapkan
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyebut optimalisasi pendapatan menjadi semakin penting seiring dengan terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, peningkatan PAD akan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk mengarahkan belanja kepada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Dari sisi pendapatan, Pemkot Cimahi akan memperkuat optimalisasi PAD di tahun 2027 untuk mendorong kemampuan fiskal daerah," ujarnya.
Sejumlah terobosan disiapkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Strategi tersebut mencakup perbaikan basis data perpajakan, pemanfaatan sistem digital untuk pengawasan dan pelayanan, serta peningkatan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sebagai wajib pajak.
Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah akan melakukan pemutakhiran data objek pajak. Pembaruan meliputi penyesuaian informasi luas tanah dan bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga identifikasi objek pajak yang sebelumnya belum terdata.
Pengawasan penerimaan juga akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Pemkot Cimahi menyiapkan penggunaan tapping box untuk membantu evaluasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya sektor makanan dan minuman. Sementara untuk Pajak Air Tanah, teknologi smart cam pada water meter akan dimanfaatkan guna meningkatkan transparansi pencatatan.
Di sisi administrasi, sistem PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan dimigrasikan. Pemkot Cimahi turut mengembangkan layanan BPHTB berbasis daring sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih mudah dan efisien.
Pelayanan pajak pun akan dibuat semakin dekat dengan masyarakat. Konsep jemput bola akan diperluas dengan membuka layanan pembayaran pajak di sejumlah titik keramaian. Bahkan, pelayanan tetap disiapkan pada hari libur untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
Penguatan PAD tidak hanya dilakukan dari sisi penerimaan. Pemkot Cimahi juga akan menekan pengeluaran yang bersifat penunjang internal. Sejumlah komponen belanja, seperti biaya makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan, serta kegiatan seremonial akan diefisienkan.
"Anggaran operasional diminimalisir secara optimal agar lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.
Ngatiyana menekankan bahwa pengelolaan APBD tidak berhenti pada seberapa besar anggaran yang tersedia. Hal yang lebih penting adalah memastikan penggunaannya benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
"Melainkan, bagaimana setiap rupiah kita pilihkan untuk hal yang paling penting dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tandasnya. (**)




Posting Komentar