Realisasi PBB Baru 63 Persen, Bapenda Bandung Lakuka Jemput Bola dan Tawarkan Penghapusan Tunggakan

BANDUNG,Suara Pakta.Com – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah UPT Bandung Barat baru mencapai sekitar 63 persen hingga akhir September 2026. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung pun mengintensifkan pelayanan jemput bola untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Operasi Terpadu Pelayanan dan Pembayaran PBB Tahun 2026 yang digelar Bapenda Kota Bandung melalui UPT Bandung Barat bersama Kelurahan Dungus Cariang di Aula Kelurahan Dungus Cariang, Rabu (21/10/2026).

Kepala UPT Bapenda Bandung Barat, Rina Yuliawati, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan empat kecamatan dan 21 kelurahan di wilayah kerjanya untuk menjadwalkan pelayanan terpadu. Upaya ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah membayar pajak sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan administrasi PBB.

“Melalui operasi terpadu ini, kami ingin mempermudah masyarakat dalam membayar pajak maupun mengurus administrasi PBB. Harapannya, pelayanan semakin cepat, mudah, dan tidak mempersulit wajib pajak,” ujar Rina.

Di tengah upaya mengejar penerimaan, Bapenda Kota Bandung juga memberikan sejumlah keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PBB. Berdasarkan program yang berlaku, tunggakan periode 1994–2012 mendapat pengurangan sebesar 100 persen, periode 2013–2020 sebesar 50 persen, dan periode 2021–2025 sebesar 25 persen.

Selain keringanan tunggakan, antusiasme masyarakat dalam membayar PBB sebelumnya juga meningkat setelah adanya kebijakan pengurangan PBB sebesar 10 persen dari Wali Kota Bandung.

"Bapenda berharap kombinasi kemudahan pelayanan dan insentif pajak tersebut dapat mendorong masyarakat segera menuntaskan kewajiban perpajakannya. Namun, capaian penerimaan yang masih berada di kisaran 63 persen hingga akhir September menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan pendapatan daerah," harapnya.

Tak berhenti di Dungus Cariang, Bapenda Kota Bandung juga menjadwalkan Gebyar Pelayanan PBB pada 22 November 2026 di Lapangan KPAD. Kegiatan tersebut akan menghadirkan beragam layanan, mulai dari pembayaran PBB, mutasi objek pajak, pembetulan data, pengajuan keberatan hingga pembukaan blokir.

"Melalui rangkaian pelayanan terpadu ini, Bapenda Kota Bandung berupaya memperluas akses layanan perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Optimalisasi penerimaan PBB diharapkan dapat memperkuat pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Bandung," tandas Rina. (**)