Kabar Baik! Pemkot dan DPRD Cimahi Sepakat Subsidi DSP Siswa SMP Swasta, Mulai 2027
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri dan harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Selama ini, biaya masuk sekolah swasta menjadi salah satu kendala yang cukup memberatkan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, dalam sebuah rapat yang terekam melalui video Facebook dan beredar pada Sabtu (21/11/2026). Dalam keterangannya, Wahyu menegaskan bahwa program subsidi DSP akan diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.
Menurut Wahyu, persoalan biaya pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Terlebih, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian anak harus memilih sekolah swasta meskipun orang tuanya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas.
"Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah harus hadir memastikan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga tidak membuat seorang anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya," ucap Wahyu.
Wahyu menyebutkan, program subsidi DSP tersebut direncanakan mulai diluncurkan pada 2027. Sasaran utamanya adalah siswa SMP swasta di Kota Cimahi yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Rencana program ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi orang tua. Dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani persoalan biaya masuk sekolah," ucap WA.
Jangan Sampai Ada Anak Putus Sekolah Karena Biaya! Harapan masyarakat kini tertuju pada keseriusan Pemkot Cimahi dan DPRD dalam merealisasikan kesepakatan tersebut. Program ini perlu didukung dengan mekanisme penyaluran yang transparan, pendataan penerima yang akurat, serta pengawasan agar bantuan tidak salah sasaran.
"Masyarakat juga berharap rencana subsidi DSP tidak berhenti sebagai kesepakatan dalam rapat semata. Kepastian anggaran, aturan pelaksanaan, dan kriteria penerima bantuan perlu disiapkan sejak dini agar program tersebut benar-benar dapat berjalan sesuai target pada 2027," tegas Ketua DRPD.
Jika terealisasi dengan baik, subsidi DSP ini akan menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat kecil. Sebab, pendidikan merupakan hak setiap anak, bukan hanya mereka yang berasal dari keluarga mampu.
"Jangan sampai masa depan generasi muda Cimahi terhambat hanya karena orang tuanya tidak sanggup membayar biaya pendidikan," pungkaa Wahyu. (Rustandi)





Posting Komentar