Kapolsek AKP DMS Andriani Sapin Sampaikan Amanat Kapolres Cimahi dalam MPLS

Polres Cimahi, Suara Pakta.Com-Kapolsek Cililin AKP DMS Andriani Sapin menyampaikan amanat Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adi Putra dalam rangka Police Goes to School" merupakan upaya positif untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik, meningkatkan kesadaran hukum, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, Rabu (16/07/2025)

Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adi Putra melalui Kapolsek cililin DMS Andriani Sapin  mengatakan, progam Police goes to School pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dalam rangka Sosialisasi Etika / tata tertib berlalulintas sekaligus memberikan informasi terkait Ops Patuh Lodaya 2025, dampak kenakalan remaja & Bahaya penyalahgunaan Narkoba serta bahaya Judi Online.

"Ia berpesan kepada siswa-siswi dalam rangka program pendidikan karakter pada masa MPLS Siswa-siswi baru untuk cipta kamtibmas pada masyarakat khususnya dengan sasaran remaja atau pelajar. 

Bagi siswa yang sudah berusia 17 tahun yang belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar segera membuat KTP, dan  usianya masih dibawah umur dilarang membawa kendaraan R2, tambahnya.

"Kapolsek juga tekankan, bagi siswa-siswi yang memiliki dan membawa kendaraan harus disertai dengan kelengkapan surat surat kendaraan berupa SIM & STNK, serta membawa kendaraan dijalan raya harus menggunakan Helm SNI untuk keselamatan berlalu-lintas. Pada saat menggunakan kendaraan tidak boleh menggunakan kenalpot BRONK / Bising karena menganggu dijalan raya serta berpotensi mengganggu kamseltibcarlantas dan Kamtibmas, tegasnya.

Selain itu ia juga mensosialisasikan terkait bahayanya mengkonsumsi minum minuman keras, obat obatan terlarang serta narkoba yang akan dikenakan sangksi tindak pidana sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta.

"Lebih lanjut ia menjelaskan terkait undang undang aksi tawuran antar sekolah baik yang menggunakan sajam, golok serta barang berbahaya lainnya yang diatur dalam pasal 310, 311, 351 atau pasal 170 KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dapat dikenakan sanksi pidana / hukum.

Kami berharap para siswa-siswi paham terkait bahaya judi online karena saat ini di era digital yang semakin maju banyak dampak positif yang bisa di manfaatkan tetapi bahaya dampak negatifnya lebih banyak dan sangat mudah di akses. (Rustandi)