Adtihya Yudistira: Industri di Kota Cimahi Masuk Kategori UMKM

Cimahi, Suara Pakta.Com– Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi Industri (Disdagkoperin) kembali menginisiasi kegiatan bisnis matching yang mempertemukan proses suplai dan permintaan produk lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong belanja produk dalam negeri, khususnya industri yang ada di Kota Cimahi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Cimahi harus memprioritaskan belanja produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Mayoritas industri di Kota Cimahi masuk kategori UMKM. Dari sekitar 400 industri, hanya 30 persen yang merupakan industri kecil menengah dan mikro. Ini harus kita interpretasikan dengan bijak, karena kita memiliki anggaran yang bisa dibelanjakan untuk pembangunan daerah sekaligus mendorong UMKM lokal,” ujarnya. Rabu (06/08/2025).

Menurut Adhitia, belanja pemerintah harus memberikan dampak multiplikatif bagi masyarakat. Saat ini, sekitar 40 industri di Cimahi telah memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri, sehingga bisa didorong agar produk mereka diakomodir dalam spek pengadaan setiap OPD. 

Contohnya, produk kabel yang telah diekspor ke Rusia, namun belum digunakan di dalam negeri, kini dapat diintervensi agar masuk ke pasar lokal.

Acara bisnis matching ini merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan oleh Pemkot Cimahi. Menurut Adhitia, perkembangan teknologi dan material yang terus bergerak memerlukan upgrade dan pertemuan rutin antara pelaku industri dan OPD. 

“Selama ini banyak pelaku industri di Cimahi belum mengetahui peluang belanja pemerintah yang tersedia. Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk pitching dan mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas industri lokal,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, kapasitas dan kapabilitas industri menjadi faktor penting. Pemkot Cimahi menekankan agar belanja pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap UMKM, sehingga pembangunan daerah tetap efisien dan akuntabel. 

“Kalau kapasitas UMKM hanya untuk skala kecil, tidak masalah. Namun untuk proyek lebih besar, kita lakukan kurasi agar hasilnya maksimal,” jelasnya.

Hasil dari kegiatan bisnis matching ini akan didata dan disampaikan ke masing-masing OPD untuk memastikan alokasi belanja sesuai dengan spek perencanaan. Adhitia menekankan perlunya pengayaan dan coaching klinik bagi para perencana OPD agar produk lokal bisa terserap maksimal dalam proses pembangunan.

Dengan langkah ini, Pemkot Cimahi berharap belanja pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas pembangunan, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal dan memberikan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat. (Rustandi)