Hanya 54 Persen SPPG di KBB Punya SLHS, Satgas MBG Baru Siap Jaga Amanah Program MBG

Poto ilustrasi

Kab. Bandung Barat, Suara Pakta.Com– Sebanyak 161 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum sepenuhnya memenuhi persyaratan operasional.

Poin krusial yang masih menjadi kekhawatiran adalah kurangnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), di mana hingga awal tahun 2026 baru 88 SPPG saja yang berhasil mengantonginya.

Angka tersebut hanya menyumbang sekitar 54 persen dari total SPPG yang beroperasi. Sisanya masih dalam proses pengajuan, bahkan dengan adanya penambahan SPPG baru yang terus bertambah. 

"Data dari Dinas Kesehatan mencatat, dari 161 SPPG yang ada baru 88 yang sudah memiliki SLHS. Proses untuk yang lain masih berjalan, apalagi dengan bertambahnya jumlah SPPG baru-baru ini," Kepala Satgas MBG KBB, Fauzan Azima, Kamis 8 Januari 2026.

Fauzan menjelaskan, Satuan Tugas (Satgas) MBG yang baru saja dibentuk tidak hanya fokus pada penerbitan SLHS. Lebih dari itu, tim ini bakal mengawasi seluruh rangkaian operasional SPPG, mulai dari pengolahan makanan hingga distribusi MBG ke berbagai target penerima, baik siswa sekolah maupun ibu hamil dan menyusui.

"Keberadaan satgas ini bertujuan memastikan semua aktivitas SPPG sesuai dengan arahan Badan Nasional Pemenuhan Gizi (BGN) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025," ujarnya.

Dalam Perpres tersebut, terang Fauzan, telah diatur secara jelas berbagai standar penting terkait pengoperasian SPPG. Mulai dari spesifikasi menu, penetapan harga referensi menu, hingga sumber bahan baku yang harus digunakan.

"Segala panduan operasional SPPG sudah diatur secara rinci di dalam Perpres itu," tambahnya.

Fauzan menilai, tindakan pengawasan yang lebih ketat ini tidak lepas dari latar belakang kasus keracunan akibat MBG yang cukup sering terjadi di KBB sepanjang tahun 2025. 

Pasalnya, lebih dari seribu anak menjadi korban kejadian tersebut, yang membuat pihak terkait harus meningkatkan upaya pengawasan.

"Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, semakin baik untuk kelancaran program. Kita ingin menghindari terulangnya kejadian yang tidak diinginkan seperti tahun lalu," tegasnya.

Selain itu, Satgas MBG juga bakal menjadi sarana untuk menangani aduan dari masyarakat. "Kita akan memfasilitasi setiap aduan yang datang dari orangtua atau masyarakat terkait MBG," ujarnya. 

"Laporan tersebut akan langsung disampaikan ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai perpanjangan tangan BGN di daerah," tandasnya.***