ISMAHI dan GBR Desak DPRD Cimahi Sidak PT. UGBM

Kota Cimahi, Suara Pakta.Com- Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Jawa Barat dan Garda Bangsa Reformasi (GBR) menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Cimahi dan PT. UGBM, menuntut penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Mereka menuntut DPRD Kota Cimti untuk segera melaksanakan sidak terhadap PT. UGBM dan seluruh lokasi kerja yang terafiliasi dengan PT. Shopee Indonesia International, serta meminta transparansi hasil sidak kepada publik dan pekerja.

Sekretaris DPC LSM GBR Kota Cimahi, Alit Nurzaelani, menjelaskan bahwa pokok tuntutan yang disampaikan antara lain pembayaran seluruh hak normatif pekerja, penghentian praktik kontrak kerja yang melanggar hukum, dan kepastian status kerja sesuai ketentuan perundang-undangan. 

"Alit menegaskan, kami juga menuntut PT. Nusantara Ekspres Kilat untuk bertanggung jawab penuh sebagai pengendali kerja utama dalam rantai bisnis alih daya," jelasnya.

Alit menambahkan, bahwa sistem alih daya harus tunduk pada hukum ketenagakerjaan Indonesia, bukan pada kepentingan efisiensi korporasi. Jika tuntutan ini diabaikan.

"ISMAHI Jawa Barat akan mengeskalasi aksi massa, membuka dugaan pelanggaran ke tingkat nasional, dan menempuh langkah hukum dan advokasi lanjutan.

Hasil mediasi bersama anggota DPRD Kota Cimahi, Alit meminta pengawasan secara langsung sidak perusahaan yang diduga melanggar undang-undang tenaga kerja. 

"Ia juga menuntut kepada perusahaan untuk menjalankan sesuai aturan undang-undang ketenagakerjaan,"tandas Alit.

Perwakilan dari ISMAHI,  sekaligus kuasa hukum, Mohammad Zaki menyampakn bahwa  selain melakukan aksi serta audensi,  aksi ini juga  mendorong prinsip negara hukum  dimana seluruh  kegiatan yang ada di negara ini khususnya di Kota Cimai, tunduk  dan patuh terhadap aturan dan ketentuan undang-undang.

"Hasil pertemuan hari ini,  DPRD Kota Cimahi  bakal melakukan  sidak dalam waktu dekat. Semoga  menghasilkan  titik temu." ujarnya.

Sebagai tindaklanjut, pihaknya telah memberikan bukti-bukti  berupa dokumen yang berkaitan dengan awal mula persoalan tersbu dimulai.

"Pokok-pokoknya sudah kami berikan kepada DPRD baik dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan status kerja, pengupahan dan sebagainya itu sudah kita berikan, sehingga itu menjadi landasan untuk DPRD melakukan sidak terhadap PT UGBM." tandasnya. (Rustandi)