Cimahi Benahi 710 Anak Tidak Sekolah, PKBM Dijadikan Ujung Tombak Pendidikan Setara
Meski begitu, angka ATS di jenjang SD dan SMP juga relatif seimbang. Kondisi ini jadi perhatian serius Pemkot Cimahi karena menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas SDM daerah.
Menyikapi persoalan itu, Kepala Disdik Kota Cimahi Nana Suyatna menegaskan pendekatannya tidak hanya mengandalkan sekolah formal. PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kini ditempatkan sebagai ujung tombak penanganan ATS.
PKBM juga diposisikan sebagai wadah pengembangan bakat. Status dan fasilitasnya kini disetarakan dengan sekolah umum, sehingga stigma “sekolah kelas dua” perlahan dihapus.
“Jadi pandangan terhadap pendidikan nonformal telah berubah total. PKBM bukan lagi alternatif kedua atau pilihan sisa, melainkan jalur pendidikan yang setara mutu dan statusnya,” kata Nana, Rabu 3 Juni 2026.
Terobosan besar yang disiapkan Disdik adalah membuka akses siswa kesetaraan ke ajang resmi. Mereka kini bisa ikut Popda dan Popwilda tingkat kota maupun provinsi, yang selama ini eksklusif untuk siswa formal.
“Pendidikan di PKBM itu sama derajatnya. Status mereka adalah pelajar, sama seperti yang lain. Kalau ada talenta hebat di sana, kenapa harus dibatasi,” jelas Nana.
Untuk mewujudkan itu, Disdik akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Tujuannya agar siswa PKBM bisa berlaga resmi dan mengharumkan nama Cimahi.
“Kami ingin Cimahi jadi contoh, sehingga kabupaten/kota lain juga ikut mengapresiasi potensi anak-anak kesetaraan,” sambungnya.
Strategi penarikan anak putus sekolah dilakukan berjenjang dan terukur. Tahun lalu Disdik sudah mendata bersama aparatur kewilayahan karena mereka paling paham kondisi lapangan.
Data hasil pendataan lalu disinkronkan dengan Dapodik, kemudian diserahkan ke seluruh PKBM. Tugas PKBM menindaklanjuti dengan kunjungan langsung ke rumah warga.
“Kami minta PKBM turun tangan. Tugas mereka bukan hanya mengajar, tapi juga meyakinkan anak-anak yang sudah enggan sekolah untuk mau kembali, meski lewat jalur nonformal,” ujar Nana.
Faktor penyebab ATS ternyata beragam. Selain ekonomi, ada juga masalah keluarga dan kebutuhan bekerja. Karena itu sistem belajar di PKBM dibuat fleksibel, tidak wajib hadir setiap hari.
Dengan sistem fleksibel, anak tetap bisa bantu ekonomi keluarga sambil menuntut ilmu. Pemkot juga beri bantuan rutin sesuai SPM berupa alat tulis bagi yang terkendala biaya.
Dukungan fasilitas PKBM terus diperbaiki. Bantuan dari pemerintah pusat berupa papan tulis interaktif digital, laptop, hingga revitalisasi gedung diberikan bertahap agar mutu sama dengan sekolah formal.
“Kita perlahan hilangkan batas antara formal dan nonformal. Bantuan fasilitas dan perhatian kami berikan sama rata, agar tidak ada lagi istilah sekolah kelas dua,” imbuh Nana.
Ke depan, Disdik menargetkan seluruh ATS teridentifikasi tertampung di tahun ajaran baru. Data penyebaran ATS per kecamatan juga sedang disusun untuk menentukan prioritas penanganan.
“Kami berkomitmen memastikan tidak ada satu pun anak di Cimahi yang tertinggal akses pendidikannya, baik jalur formal maupun kesetaraan. PKBM diproyeksikan jadi pusat keunggulan yang melahirkan atlet, seniman, dan talenta berprestasi,” tandas Nana. (Rustandi)
Posting Komentar