BPS Cimahi Kejar Data Perusahaan Besar, Akses Lembaga Keuangan Masih Jadi Kendala

Statistisi Ahli Madya BPS Kota Cimahi, Dewi Mulyahati, mengungkapkan tidak seluruh pelaku usaha dapat dengan mudah ditemui petugas di lapangan. Kondisi tersebut terutama terjadi pada perusahaan besar yang memiliki struktur usaha tersendiri di daerah dan tidak berada di bawah koordinasi kantor pusat di Jakarta.

Menurut Dewi, perusahaan besar yang kantor pusatnya berada di Jakarta cenderung lebih mudah dikoordinasikan karena mendapat dukungan dari BPS pusat. Sementara perusahaan yang berdiri secara mandiri di daerah membutuhkan pendekatan dan koordinasi lebih lanjut.

“Yang susah itu kalau perusahaan-perusahaan besar yang kantor pusatnya tidak ada di mana-mana atau tunggal,” ujar Dewi, Jumat (28/8/2026).

Selain persoalan akses, masih ditemukan pelaku usaha yang belum memahami tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi. Bahkan, terdapat perusahaan yang belum bersedia menerima kedatangan petugas karena menganggap pendataan tersebut belum menjadi kebutuhan mereka.

Dewi menjelaskan, data yang dihimpun melalui sensus bukan semata-mata untuk kepentingan BPS. Informasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pemerintah dalam membaca kondisi perekonomian sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat.

“Pendataan ini kepentingannya buat kebijakan pemerintah, buat kita semua, dan feedback-nya secara tidak langsung buat perusahaan itu sendiri,” katanya.

Tantangan lain muncul saat petugas melakukan pendataan terhadap sektor lembaga keuangan. BPS masih mengalami kesulitan memperoleh sejumlah informasi yang dibutuhkan, termasuk data terkait pendapatan, pengeluaran hingga aset.

“Lembaga-lembaga keuangan, yang gadai-gadai dan bank, itu susah sekali kami masuknya dan kalau bisa dapat datanya juga tidak lengkap,” jelas Dewi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPS Kota Cimahi terus melakukan koordinasi lintas instansi. Dukungan diminta dari Pemerintah Kota Cimahi, kepolisian, TNI hingga Pusdikpom guna membantu membuka akses petugas terhadap sasaran pendataan yang masih sulit dijangkau.

Dengan waktu pendataan yang tersisa, BPS Kota Cimahi memastikan upaya mengejar data akan terus dilakukan. Kelengkapan data dinilai penting karena ketidaktersediaan informasi dari sejumlah usaha besar dan lembaga keuangan dapat memengaruhi gambaran struktur ekonomi Kota Cimahi.

“Dengan sisa hari ini kita usahakan, harus dapat, karena kalau banyak usaha besar yang tidak terdata, struktur usahanya tidak akan kita peroleh,” tegasnya.

BPS juga mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha yang belum terdata agar segera berpartisipasi. Bagi yang belum memperoleh kunjungan petugas, pendataan secara mandiri masih dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BPS Kota Cimahi.

BPS menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat. Manfaat utama sensus bersifat jangka panjang, yakni menyediakan data yang dapat digunakan pemerintah sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan pembangunan ekonomi.